Subag. Evaluasi dan Pelaporan

TEMUAN MASALAH KEPEGAWAIAN DAN UPAYA-UPAYA PERBAIKANNYA

Dari hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Padang, terkait dengan pengelolaan Sumber Daya Manusia ( kepegawaian ) baik dari hasil Pemeriksaan Rutin/ Reguler maupun Pemeriksaan Khusus/ Kasus pada seluruh SKPD yang menjadi Objek Pemeriksaan, masih terdapat beberapa permasalahan yang sering dijumpai permasalahan yang berulang terjadi ( 2015 ), yaitu diantaranya sebagai berikut :

 

NO TEMUAN BERULANG REKOMENDASI
1 Masih terdapat beberapa orang PNS yang tidak masuk kerja/ melaksanakan tugas lebih dari 7 hari s.d berbulan-bulan, diantaranya :

–    Malas bekerja

–    Sakit Menahun, Stroke, Sakit Jiwa

–    Tidak harmonis hubungan antara Atasan dan Bawahan atau teman sejawat

–  Memberikan sanksi sesuai PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS

–  Memerintahkan untuk diperilksa kesehatannya, oleh Dokter Pemerintah Yang ditunjuk

–  Memutasikan keunit kerja lainnya.

2 Masih terdapat beberapa orang PNS yang tidak mentaati jam masuk dan pulang kerja/ Kantor, seperti :

–    Sering terlambat masuk kantor

–    Pulang kantor lebih awal dari jadwal yang ditentukan

–  Memberikan sanksi sesuai PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS

–  Melakukan pemotongan penerimaan TPP dan disesuikan dengan Perwako No. 38 Tahun 2012

 

3 Masih terdapat beberapa PNS yang tidak melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi yang menjadi beban dan tanggungjawabnya, seperti :

–    Tidak memahami tupoksi yang menjadi tanggungjawabnya

–    Tidak dibuatnya Job Description secara rinci terhadap masing-masing pegawai

Memberikan sanksi sesuai PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
4 Masih terdapat beberapa PNS yang melakukan tindakan pungli terhadap masyarakat, terkait dengan pelayanan publik Memberikan sanksi sesuai PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
5 Masih teradapa beberapa PNS yang melakukan pungutan/ pemotongan terhadap dana yang diterima oleh PNS lainnya, seperti pungutan dana sertifikasi. Memberikan sanksi sesuai PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS

 

Dari permasalahan tersebut diatas, diantaranya disebabkan karena :

  1. Pegawai yang bersangkutan tidak peduli dan tidak mempedomani ketentuan yang berlaku ( Peraturan displin dan tupoksi )
  2. Tidak ada pembinaan, pengawasan dan pengendalia dari Atasan Langsung.
  3. Belum adanya tindakan nyata dan tegas dari Atasan Langsung/ Pimpinan SKPD

Dari permasalahan-permasalahan yang disampaikan tersebut diatas, disamping rekomendasi yang bersifat pembinaan, Inspektorat Kota Padang juga telah merekomendasikan sanksi hukuman berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disipiln PNS, yaitu sebagai berikut :

  1. Tahun 2015 (Januari S.d Desember 2015 )
NO URAIAN JMLH/ORANG
1 Pembebasan dari jabatan 1
2 Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah selama 3 tahun 5
3 Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah selama 1 tahun 3
4 Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun 2
5 Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 tahun 4
6 Pernyataan tidak puas secara tertulis 5
7 Teguran Secara Tertulis 1

 

Upaya-Upaya Perbaikan yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan disiplin dan pembinaan kepegawaian, diantaranya adalah :

  1. Melakukan sosialisasi untuk penyegaran tentang peraturan dibidang kepagawaian ( PP No. 53 Tahun 2010, PP No. 32 Tahun 1979, PP No. 10 Tahun 1980 jo PP No. 45 Tahun 1990 ) dengan metode Bimbinag Teknis ( Bimtek ) serta bentuk program kerja lainnya yang bertujuan memberikan pemahaman dan mengaplikasikan peraturan yang berkaitan dengan disiplin PNS.
  2. Memberikan sanksi/ tindakan secara tegas bilamana seorang PNS terbukti melakukan pelanggaran disiplin yang tujuan untuk memberikan efek jera dan scock terapi agar PNS yang lain tidak meniru atau melakukannya dan apabila melakukan pelanggaran yang berulang agar hukumannya lebih berat lagi.
  3. Setiap Pimpinan SKPD merasa bertanggungjawab mengawasi dan melakukan pembinaan secara dini dilingkungan kerjanya mengenai kedisiplinan, seperti bilamana terdapat stanya yang melanggar tindakan disiplin, setidaknya segera melakukan pendekatan untuk menanyakan permasalahan yang dihadapinya dan permasalahan yang menyebabkan yang bersangkutan tidak disiplin. Disamping itu apabila atasan atau pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran, maka atasan/ pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya. Hukuman disiplin yang akan dijatuhi sama dengan jenis hukuman yang dijatuhikan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin tersebut.
  4. Menetapkan indikator kerja, sistem penilaian kinerja PNS dan memberikan Reward dan Punisment serta mengembangkan pola pembinaan karir PNS yang jelas dan berkesinambungan.
  5. Setidaknya setiap PNS instropeksi dan merasa mensyukuri bahwa tidak semua orang yang bisa lolos dan berkesempatan menjadi PNS, sehingga dengan dipahaminya hal ini diharapkan setiap PNS bisa mentaati peraturan kepegawaian dan bekerja lebih baik, sehingga meningkat kinerja pribadinya dan tentu saja meningkatnya kinerja organisasi.

Jika disiplin telah menjadi nafas para PNS tentunya kinerja pemerintah akan jauh lebih baik, Disiplin tersebut tidak terjadi hanya untuk sementara. Penerapan peraturan disiplin PNS harus tegas dan konsisten. Selain itu diharapkan PNS wajib menjaga dan mengembangkan etika profesinya.