PERMINTAAN BPK PEMERIKSAAN LKDP TERINCI 2017

PERMINTAAN BPK 2017

Untuk SoftCopy Format Excel, bisa didownload :

  1. Lampiran 1 (Hotel) ===>> download
  2. Lampiran 2 (Tiket Pesawat) ===>> download
  3. Lampiran 3 (Rekapitulasi Pajak) ===>> download

 

PERMINTAAN BAHAN OLEH BPK-RI TERBARU 2016

Diberitahukan kepada Seluruh SKPD untuk menyerahkan bahan Permintaan BPK-RI Perw. Sumbar.

Silahkan Download File nya.

output_9x3n03

Ikuti Bimtek LHKASN, Pejabat Pemko Padang Tolak Korupsi


PADANG – Walikota Padang, H. Mahyeldi menyambut baik dengan digelarnya Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait pengisian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) bagi para pejabat struktural eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Padang.
Menurut Mahyeldi, Bimtek yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Padang itu, merupakan suatu hal yang sangat positif bagi Pemko Padang. Hal ini juga sejalan dari tuntutan reformasi birokrasi, dengan sasaran utama terwujudnya aparatur pemerintahan yang transparan, akuntabel dan bersih dari tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
“Bimtek ini sangat penting dilakukan, karena berguna membantu masing-masing pejabat struktural dalam mengisi LHKASN secara benar dan jujur,” sebut Walikota usai membuka Bimtek yang dilaksanakan di Ruang Computer Assisted Test (CAT) BKD, Senin (10/10).
Mahyeldi mengimbau, dalam pelaksanaan Bimtek LHKASN tersebut para pejabat struktural agar

Permintaan Dokumen Tambahan BPK-RI 2016

output_9x3n03

KUISIONER BPK PERENCANAAN 2016

bahan upppploaaaadd

Hak atas Informasi Publik dalam Keterbukaan Informasi

Peranan penting dalam mewujudkan penyelengaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.  Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang sebagai berikut ;

(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.

(2) Setiap Orang berhak:

a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;

b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;

c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan UndangUndang ini; dan/atau

d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundangundangan.

(3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.

(4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan UndangUndang ini.