Peranan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam Mewujudkan Indonesia Bersih, Transparan Tanpa Korupsi

Pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa membutuhkan peningkatan peran pengawasan internal yang memadai di lingkungan pemerintahan. Dengan demikian, fungsi pencegahan korupsi bisa berjalan dengan baik dan pemberantasan korupsi bisa dijalankan lebih optimal. Atas dasar itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan seminar nasional bertajuk “Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam Mewujudkan  Indonesia Bersih Transparan Tanpa Korupsi”.

Hadir Pimpinan KPK, Dr. Abraham Samad, SH.,MH dan Zulkarnain, SH., MH serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP), Prof Mardiasmo Ak., MBA., Phd. memberikan sambutan dan paparan. Kegiatan diadakan pada Selasa (19/11) bertempat di Auditorium Binakarna, Hotel Bidakara, Jl Gatot Subroto, Jakarta.

Ketua KPK Abraham Samad dalam sambutannya menjelaskan bahwa APIP memiliki peranan yang vital dalam pemberantasan korupsi, khususnya dalam melakukan pengawasan internal atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah melalui kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Sayangnya, saat ini APIP masih belum banyak memberikan kontribusi nyata. Hingga Oktober 2013 Direktorat Pengaduan masyarakat KPK hanya menerima 12 (dua belas) informasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga berupa laporan hasil audit kinerja dan audit investigasi.

Rendahnya peran serta Irjen Kementerian dan Lembaga dalam menyampaikan laporan yang memiliki indikasi adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan dan kecurangan serta penyimpangan yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi, membuat KPK ingin memperoleh informasi secara langsung tentang hambatan Irjen Kementerian/Lembaga dan Auditor. Terlebih, dalan Pasal 108 ayat (3) KUHAP dinyatakan bahwa  ‘Setiap Pegawai Negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik’.

Mengendalikan Gratifikasi Secara Online

Pertamina sudah bekerjasama dengan KPK dalam hal pelaporan gratifikasi sejak 2010. Menurut Compliance Manager PT Pertamina, Mindaryoko, saat ini, tiap unit kerja di Pertamina sudah saling terhubung. “Bahkan sampai unit terkecil sekalipun di seluruh wilayah operasi Pertamina sudah terhubung dengan kantor pusat,” katanya.

Sistem dan teknologi informasi di Pertamina, telah mapan. Karena itu, tidak sulit ketika perusahaan minyak plat merah ini membangun sistem pelaporan berbasis online yang mampu mengakomodasi kebutuhan 15 ribu pegawainya yang tersebar di seluruh Indonesia. “Pekerja di mana pun bisa mengakses sistem kita.”

Sistem pelaporan ini mampu memonitor tiga aspek, yakni penerimaan, pemberian dan permintaan dalam kaitannya dengan gratifikasi dalam sekup luas. “Dengan kebutuhan itu, kita bangun aplikasi yang mampu memonitor ketiga aspek tadi,” katanya. Pelaporan yang masuk dan ditampung oleh sistem, berkaitan dengan penerimaan, pemberian dan permintaan. “Itu ada atau tidak transaksi, wajib dilaporkan,” katanya.

Di awal implementasi sistem compliance online system (Compol) ini, hanya menangani lingkup korporat saja. Baru sejak medio tahun lalu, Compol juga diberlakukan bagi pegawai di anak perusahaan Pertamina.

Sistem Compol sejatinya adalah sistem yang memantau kepatuhan pada pekerja. Tidak hanya memuat aspek gratifikasi, tetapi juga aspek yang berkaitan dengan conflict of interest, code of conduct dan pelaporan LHKPN. “Ini untuk membentuk culture pekerja yang membentuk integritas,” katanya.

Untuk membuat sistem itu, ada banyak tahapan yang harus dilalui Pertamina. Tidak mudah memang. Tapi, ini sudah dicicil sejak diberlakukannya whistle blowing system (WBS) sejak Agustus 2008. Sistem WBS ini memegang teguh tiga prinsip, yakni rahasia, anonim dan independen. Sebagai bentuk independensi, WBS dikelola secara teknis oleh pihak ketiga.

Menurut Widiarta Wahyupasha, Fungsional Direktorat Gratifikasi KPK, sistem yang dibangun Pertamina erat kaitannya dengan prinsip-prinsip Good Coorporate Governance (GCG), yakni transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness. “Ini implementasi dari prinsip GCG yakni responsibility,” katanya.
Wahyu mengapresiasi sejumlah perusahaan plat merah yang telah mencanangkan Gerakan BUMN Bersih di lingkungannya, termasuk Pertamina. “Memang ini tujuan kita agar menjadi gerakan bersama dan gratifikasi harus dikendalikan.”

Didasari semangat untuk mencegah praktik suap, gratifikasi dan uang pelicin di kalangan pemerintahan dan bisnis, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong sektor swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Civil Society Organization (CSO) menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance. Karena itu, menurut Wahyu, peran swasta sangat penting dalam pencegahan korupsi.  “Sebab, korupsi dan penyuapan mendorong praktik persaingan yang tidak adil dan berdampak pada aspek perekonomian suatu bangsa,” katanya.

273 Pejabat Eselon di Pemko Padang Dilantik

Sebanyak 273 pejabat eselon II,III dan IV di lingkungan Pemerintah Kota Padang dilantik oleh Walikota Padang Fauzi Bahar, Jumat (11/10) petang ini di Balakota Padang, Aie Pacah. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) diganti, puluhan pejabat eselon III dan IV juga dirotasi, Pelantikan yang dihelat hari ini terdiri dari 1 orang pejabat eselon II, eselon III sebanyak 35 orang dan eselon IV sejumlah 237 orang.

Yadrison yang sebelumnya Kepala Bidang Kehutanan pada Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan menggantikan posisi Edwar Ingusman di DKP. Sedangkan Edwar Ingusman sendiri non job. Kemudian, Andree Harmadi Algamar Camat Lubuk Kilangan menjadi Pejabat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Sementara Posisi Andree digantikan Eri Sanjaya yang sebelumnya menjabat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Sementara posisi Nasrul Sugana yang sebelumnya Kasatpol PP menempati posisi sebagai Kepala Kantor Kesbangpol.

Disamping itu, sejumlah camat juga dimutasikan, diantaranya Camat Padang Timur, Silfeni, berganti  posisi dengan Rachmadeny Dewi Putri sebagai Sekretaris DKP. Kemudian, sejumlah Lurah dan Sekretaris Kecamatan juga dimutasi dan dirotasikan. Beberapa diantaranya bertukar tempat.

“Ini merupakan suatu dinamika dalam organisasi pemerintahan untuk penyegaran dan menciptakan tata kerja yang lebih baik,” kata Walikota Fauzi Bahar, di gedung Balaikota Padang yang baru tersebut.

Fauzi Bahar menyebutkan, pergantian Kepala DKP karena dibutuhkan kinerja yang baik dari pimpinan SKPD tersebut. “Khusus untuk penanganan kebersihan ini sangat urgen, karena pengelolaan sampah harus terus berjalan. Tidak boleh berhenti dalam penaganan sampah itu. Sehingga diperlukan orang yang bisa memanajeri kebersihan dan pertamanan ini yang lebih energik dan cekatan,” Jelasnya.

Hal serupa di lingkungan Satpol PP, agar tidak terjadi kejenuhan idealnya Kepala Satuan memang harus berganti minimal dua tahun sekali. “Demikian pula di Kantor Kesbangpol. Menghadapi situasi pilkada seperti sekarang maka di Kesbangpol kita lakukan penyegaran,” tandasnya menutup pembicaran.(*)

Kota Padang Raih WTP

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumatera Barat bersama Walikota Padang, DR. H. Fauzi Bahar dan Ketua DPRD Kota Padang, Zulherman menandatangani berita acara penyerahan (BAP), laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2012.

Pemkot Padang Raih WTPLAPORAN Keuangan Pemerintah Kota Padang Tahun 2012 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumbar. Laporan ini diterima Walikota Padang, DR. H. Fauzi Bahar dan Ketua DPRD Kota Padang, Zulherman yang diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar, Betty Ratna Nuraeny di Kantor BPK setempat, Rabu (10/7) kemarin.

Dalam kesempatan tersebut, Betty Ratna Nuraeny mengatakan dengan diraihnya WTP ini berarti laporan keuangan Pemkot Denpasar mengalami kenaikan tingkat dari tahun sebelumnya, yakni Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Meski telah mendapat WTP, Ratna menambahkan, Pemkot Padang hendaknya tidak berpuas diri. Namun, terus meningkatkan kinerja, baik di bidang keuangan maupun pengelolaan aset, sehingga peraihan opini WTP ini terus dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan sampai sempurna.

Sementara itu, Walikota Padang, DR. H. Fauzi Bahar menuturkan, penyerahan laporan hasil pemeriksan merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan APBD oleh Pemerintah Kota Padang, dan tertuang pada Paket Undang-undang Keuangan Negara, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

“Dari laporan tersebut menunjukan neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 disajikan secara wajar,” ujarnya.

Pemberian opini WTP didasarkan pada hasil pemeriksaan LKPD Pemkot PadangTA 2012. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Ketua DPRD Kota Padang dan para SKPD Kota Padang.

Jam Kerja PNS Saat Bulan Puasa (Ramadhan)

Bulan Ramadan kurang dari dua minggu lagi. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) telah mengeluarkan ketetapan jam kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) selama bulan suci tersebut. Ketentuan ini tertuang dalam surat edaran 07/2013 tentang penetapan jam kerja PNS selamabulan Ramadan.

Ditemui di kantornya kemarin, Menteri PAN-RB Azwar Abubakar menuturkan, tidak ada perubahan signifikan dalam penerapan jam kerja PNS selama Ramadan tahun ini dibandingkan Ramadan periode-periode sebelumnya. “Penetapan ketentuan ini untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan ibadah puasa bagi PNS, khususnya yang beragama Islam,” ujar beliau.

Untuk instansi yang memberlakukan jam kerja selama lima hari dalam sepekan (Senin-Jumat), jam kerja dimulai pukul 08.00 (waktu setempat). Untuk hari Senin sampai Kamis, jam pulang ditetapkan pada pukul 15.00 dengan jam istirahat antara pukul 12.00 hingga 12.30. Sedangkan untuk hari Jumat, ditetapkan pulang kerja pukul 15.30 dengan waktu istirahat antara pukul 11.30 sampai 12.30.

Sementara itu untuk instansi yang jam kerjanya selama enam hari (Senin-Sabtu), jam kerja ditetapkan dimulai pukul 08.00. Untuk jam pulang pada Senin-Kamis dan Sabtu ditetapkan pukul 14.00 dengan jam istirahat antara pukul 12.00 sampai 12.30. Khusus untuk hari Jumat, jam pulang ditetapkan pukul 14.30 dengan jam istirahat antara 11.30 sampai 12.30.”Jadi kalau dihitung instansi yang merapkan enam hari kerja atau lima hari kerja, selama Ramadan memiliki beban kerja sebanyak 32,5 jam per pekan,” jelas beliau.

Azwar menyatakan, pemerintah sudah memberikan kompensasi atau dispensasi atau keringanan jam kerja selama Ramadan. Dia mengingatkan supaya PNS memanfaatkan dispensasi ini untuk meningkatkan kualitas berpuasa. Selain itu para PNS juga diminta untuk tetap menjaga ritme kerja.

Pejabat eselon II dan III Wajib Laporkan Kekayaan

Tuntutan reformasi birokrasi yang terus digulirkan, dimana salah satu sasaran utama adalah  mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih  dari tindakan korupsi,   kolusi dan nepotisme. Hal ini sejalan dengan amanat  Inpres nomor 5 tahun 2004, tentang percepatan  pemberantasan  korupsi. Sejalan dengan  hal tersebut  juga telah dikeluarkan keputusan Walikota Padang  nomor 59.A tahun 2013 tentang penetapan  pejabat  yang diwajibkan  menyampaikan  LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Padang. Hal ini sisampaikan Walikota Padang diwakili asinten III,  bidang administrasi Corry Saidan pada pembukaan  Sosialisasi LHKPN di lingkungan Pemko Padang di Grand Inna Muara Selasa, (25/6).

Keputusan walikota Padang tersebut  yang diwajibkan melaporkan harta kekayaan adalah para pejabat  structural eselon II dan III.  Namun kedepan  semua pejabat structural  maupun fungsional  di lingkungan Pemko Padang   wajib untuk melaporkan  harta kekayaan sesuai dengan  surat edaran Meneteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor :SE/03/M.PAN/01/2005 tentang LHKPN, akan kita wajibkan untuk melaporkan harta kekayaan  kepada KPK.

Selain itu, UUD nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara  yang bersih  dan bebas dari korupsi , kolusi dan nepotisme, dinyatakan  bahwa setiap penyelenggaraan Negara  berkewajiban untuk melaporkan  dan mengumumkan harta kekayaan  sebelum dan setelah  menjabat, dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaan sesuai dengan ketentuan  dalam undang-undang, sebut Corry Saidan.

Kini dengan adanya LHPKN  bagi penyelenggara Negara, wajib bagi seluruh pejabat pemerintah, maka dapat dijadikan sebagai perangkat deteksi dini,  agar setiap pejabat penyelenggara Negara  khususnya di daerah mempunyai kesadaran  dan tanggung jawab , termasuk didalammnya  beberpa hak-hak  yan g diperoleh berkenaan dengan jabatan yang diembannya,  sebut Corry lagi.

Sedangkan ketua panitia Sosialisasi LHKPN di lingkungan Pemko Padang Saiful menyebutkan tema dari kegiatan ini adalah “Dengan pengisian Laporan Harta Kekayaan  Penyelenggara Negara (LHKPN) mari kita  ciptakan penyelenggara negera yang bersih  dan bebas korupsi, kolusi , dan nepotisme di Pemerintah  Kota Padang.” Pesrta sebanyak 138 orang utusan dari seluruh SKPD  di lingkungan Pemko Padang.

Untuk itu kepada seluruh peserta agar mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya.  Tujuannya seluruh pejabat eselon II dan III bisa   secara benar  dan jujur  menyampaikan laporan  harta kekayaannya. Ini adalah wujud dari komitment  kita bersama menciptakan  pemerintah yang baik, bersih,  transparan dan akuntabel.   Apalagi kita semua telah menandatangi pakta integritas, dan pencanangan  gerakan anti korupsi  dan pemakaian  PIN “ saya anti sogok.”  Ini sekaligus  wujud komitmen  moral  dalam mewujudkan good Governance dan clean governance.

Saiful yang  juga Sekretaris Inspektorat Kota Padang  mengingatkan, yang wajib melaporkan harta kekayaan  agar mengisi formulir yang telah disediakan KPK dengan jujur  dan benar  dan dilengkapi dengan  bukti pendukungnya. Jika, masih ada yang ragu bisa dipertanyakan  langsung pada nara sumber dalam kegiatan ini.

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (AUDITOR)

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 Tanggal : 31 Maret 2008
 
KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (AUDITOR)
 
A.   LATAR BELAKANG
Hasil kerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diharapkan bermanfaat bagi pimpinan dan unit-unit kerja serta pengguna lainnya untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Hasil kerja ini akan dapat digunakan dengan penuh keyakinan jika pemakai jasa mengetahui dan mengakui tingkat profesionalisme auditor yang bersangkutan. Untuk itu disyaratkan diberlakukan dan dipatuhinya aturan perilaku yang menuntut disiplin dari auditor APIP yang melebihi tuntutan peraturan perundang-undangan berupa Kode Etik yang mengatur nilai-nilai dasar dan pedoman perilaku, yang dalam pelaksanaannya memerlukan pertimbangan yang seksama dari masing-masing auditor. Pelanggaran terhadap Kode Etik dapat mengakibatkan auditor diberi peringatan, diberhentikan dari tugas audit dan atau organisasi.

B.   MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud ditetapkannya Kode Etik APIP adalah tersedianya pedoman perilaku bagi auditor dalam menjalankan profesinya dan bagi atasan auditor APIP dalam mengevaluasi perilaku auditor APIP. Tujuan Kode Etik adalah: 1. mendorong sebuah budaya etis dalam profesi APIP; 2. memastikan bahwa seorang profesional akan bertingkah laku pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan PNS lainnya; 3. mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian audit sehingga Read more »

PELANTIKAN PEJABAT ESELON II PEMKO PADANG

Gerbong mutasi kembali bergulir di lingkungan Pemko Padang, Jumat (10/5/2013). Menariknya, ada dua pejabat sebagai bakal calon walikota, yakni Kepala Dishubkominfo Firdaus Ilyas dan Dirut PDAM Azhar Latif, ikut ‘terlindas’ gerbong sehingga tidak duduk lagi di kursi empuk yang selama ini mereka nikmati.

Sedikitnya Jumat kema­rin, ada 11 pejabat yang dilantik oleh Walikota Padang Fauzi Ba­har. Sembilan dian­taranya ada­lah pejabat esel­on II dan 2 peja­bat lainnya dari PDAM Kota Padang. Fauzi Bahar berharap agar seluruh pejabat yang baru dilantik dapat menjalan tugas dengan sebaik-baiknya, penuh rasa tanggung jawab. Jabatan adalah amanah yang diemban dan harus dijalankan.

Dia  juga menyentil kiner­ja karyawan PDAM berda­sarkan banyaknya laporan yang langsung diterimanya. Makanya pada Direktur Uta­ma dan Direktur Teknik yang baru diharapkan dapat mene­lu­suri penyelewengan pema­kaian air yang tidak wajar. Karena diduga ada oknum petugas di lapangan bermain dengan konsumen, seperti adanya kebocoran air karena tidak melewati kilometer.

“Kejadian seperti itu tentu merugikan PDAM sendiri. Sedangkan oknum tersebut hanya berbuat atau dapat sogokan uang yang cuma diterima sekali saja. Sedang­kan PDAM merugi bertahun-tahun lamanya,” katanya.

Kebocoran ini harus segera diatasi dengan meningkatkan pengawasan. Oknum petugas yang terbukti melakukan kesalahan harus diberikan sanksi tegas, jika perlu diberhentikan tidak hormat atau langsung di pecat saja.

9 pejabat eselon II yang dilantik antara lain, drg.Iskandar Syah,M.Kes sebagai Sekretaris DPRD Kota Pa­dang, sebelumnya staf Ahli Wali­kota. Drs. H. Firdaus Ilyas, MM. Staf Ahli Walikota, sebelumnya Kepala Dishub­kominfo Kota Padang. Jaba­tan yang ditinggal Firdaus dijabat Raju Minropa, SSTP.­M.Si yang sebelumnya menja­bat Kepala Bagian Organisasi.

Sedangkan Hendrizal Az­har, SH. MM dilantik menjadi Ke­pala Dinas Pasar, sebe­lum­nya Camat Lubeg. Se­dang­kan Tasril Tasar diang­kat menjadi Kepala Disperin­dagtamben yang sebelumnya sebagai Kepala Dinas Pasar. Drs. Yosefriawan dipercaya menjadi Inspektur Kota Padang, sebelumnya beliau menjabat Asisten Pemerintahan.

Drs.Nasir Ahmad, M.Si dipercaya menjadi Asisten Pemerintahan menggantikan Yosefriawan, drg. Eka Lusti, MM menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Pa­dang menggantikan drg. Fris­dawati A. Boer yang men­duduki kursi Staf Ahli Wali­kota Padang.

Selanjutnya 2 (dua) peja­bat PDAM yang dilantik adalah Ir. Suloko, MT sebagai Direktur Utama menggan­tikan Ir. H. Azhar Latif. Sedangkan jabatan Direktur Teknik PDAM yang diting­galkannya dipercayakan pada H. Edwar, SE.

Training of Trainer dan Workshop Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) oleh Direktorat Gratifikasi KPK

Training of Trainer dan Workshop Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) di lingkup Pemerintah Kota Padang dilaksanakan oleh Direktorat Gratifikasi KPK dengan anggaran KPK. Traning of Trainer (ToT) dan Workshop PPG dilaksanakan selama 4 hari, dimulai pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 s/d hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 di BASKO HOTEL Padang.

ToT dan Workshop diikuti oleh 20 orang pejabat Struktural, Fungsional, dan Staff yang terdiri dari beberapa SKPD/Unit Kerja di Lingkup Pemerintah Kota Padang, yaitu :

  1. Inspektorat
  2. BKD
  3. Bappeda
  4. DPKA
  5. Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan dan Pemukiman (DTRTBP)
  6. Badan Penanaman Modal, Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BPMP2T)
  7. Dinas Pendidikan
  8. Dinas PU
  9. Dinas Perhubungan
  10. Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil
  11. Dinas Pasar
  12. Bagian Hukum
  13. Bagian Pembangunan
  14. Kecamatan Padang Barat
  15. Kecamatan Padang Utara

Acara ToT dan Workshop PPG dibuka oleh Walikota Padang yang diwakili Inspektur Kota Padang. Sasaran utama dari tuntutan reformasi birokrasi adalah mewujudkan Aparatur Pemerintahan yang bersih dari tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Hal ini sejalan dengan Amanat Instruksi Presiden No.5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dalam rangka mewujudkan Aparatur Pemerintah yang bersih diperlukan berbagai upaya, baik yang bersifat edukatif, pengawasan, maupun pengembangan system deteksi dini bagi Aparatur Pemerintah khususnya para pejabat penyelenggara Negara agar terhindar dari tindakan-tindakan yang patut di duga sebagai tindak pidana Korupsi.

Salah satu tindakan yang diaanggap sebagai perbuatan Korupsi adalah Pemberian. Salah satu kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat adalah pemberian hadiah atau tanda terimakasih atas jasa yang telah diberikan oleh Aparatur Negara atau Penyelenggara Negara, baik dalam bentuk barang atau bahkan uang. Hal ini dapat mengarah menjadi potensi perbuatan Korupsi di kemudian hari.

Pada tanggal 19 Maret 2012, Pemerintah Kota Padang telah menandatangani Komitmen Penerapan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tindak lanjut terhadap Komitmen tersebut antara lain telah ditetapkan :

  1. Peraturan Walikota Padang No.18 Tahun 2012 tentang Pemakaian Pin Saya Anti Sogok
  2. Peraturan Walikota Padang No.15 Tahun 2012 tentang Pengendalian Gratifikasi
  3. Keputusan Walikota Padang No.174 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)
  4. Membangun Website Inspektorat dengan SMS Online sebagai Media bagi Masyarakat untuk menyampaikan Pengaduan (Whistle Blower System)

Sebagai peserta ToT dan Workshop PPG adalah pejabat Struktural, Fungsional, Auditor, dan P2UPD serta Staff dari SKPD/Unit Kerja yang pelaksanaan tugasnya rentan dengan Gratifikasi. Para peserta ToT dan Workshop adalah sebagai Agent of Change (Agen Perubahan) dalam percepatan pemberantasan Korupsi.

Program pengendalian gratifikasi bertujuan untuk menciptakan peningkatan dan pemahaman kesadaran pelaporan gratifikasi, sedangkan manfaat program pengendalian gratifikasi adalah :

  1. Membantu meningkatkan pemahaman ketentuan gratifikasi.
  2. Meningkatkan kesadarn pelaporan atas penerimaan gratifikasi
  3. Meminimalisasi kendala psikologis penerimaan gratifikasi melaporkan kepada kpk
  4. Mendukung terciptanya lingkungan pengendalian yang transparan dan akuntabel.
  5. Sebagai manajemen tools bagi pemangku kewenangan di unit kerja ..
  6. Membentuk lingkungan instansi / organisasi yang sadar dan terkendali dalam penanganan gratifikasi.
  7. Mempermudah pelaporan atas penerimaan gratifikasi